ezgif.com-gif-maker-2023.gif
Berita  

Surat Suara Pemilu 2024 Tercoblos Prematur: PC PMII Jakarta Timur Ultimatum KPU dan Bawaslu

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Timur (PC PMII Jaktim) selenggarakan diskusi menyoal surat suara pemilu yang tercoblos lebih dulu oleh WNI di Taipei, Taiwan melalui live instagram milik @pmiijakartatimur pada Jum’at, 29 Desember 2023.

Diskusi publik yang diinisiasi oleh PC PMII Jakarta Timur menghadirkan Hasnu Ibrahim (Pegiat Pemilu dan Demokrasi) dan Bram AWK (Divisi Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia).

banner 325x300

Dalam kesempatan itu Erlangga Abdul Kalam (Ketua Cabang PMII Jakarta Timur) mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Erlangga menyebut bahwa semestinya pelanggaran semacam itu tidak boleh terjadi, karena jelas melanggar prinsip dan mencederai nilai demokrasi. Dirinya mengasumsikan bahwa ada ketidak netralitasan penyelenggara pemilu pada pemilu 2024.

“Sebagai civil society (pemilih) yang nanti akan menentukan suara pada pemilu 2024, tentu saya sangat kecewa dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Selain melanggar prinsip dan nilai demokrasi, itu juga mencederai demokrasi kita. Kasus pelanggaran seperti sudah dibuat secara terstruktur”. Kata Erlangga

Ketua Cabang PMII Jakarta Timur mempertanyakan bagimana kok bisa pelanggaran pemilu semacam ini bisa terjadi? Ia meyakini bahwa bukan tidak mungkin penyelenggara ikut menjadi pemain.

“Sekelas lembaga Negara kok bisa kebobolan, ini pasti ada penyelenggara pemilu yang ikut jadi pemain.” Tambahnya

Mirisnya, ditengah kejadian itu dua lembaga pemilu baik KPU dan Bawaslu bukan bergegas memberikan solusi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik, tapi justru malah berkelit adu panggung.

“Konyolnya Bawaslu dan KPU dalam kejadian ini malah masing-masing cari panggung.” Terangnya

Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim juga menyebut bahwa pemilu yang demokratis, bersih dan bermartabat hanya dapat dihasilkan oleh empat kompenen penting seperti penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang profesional, parpol peserta pemilu yang akrab dengan visi, misi dan gagasan konkrit untuk rakyat, pemilih yang cerdas, dan pemerintah serta alat-alat negara yang tidak cawe-cawe.

“Jika KPU dan Bawaslu nakal dan genit, maka pemilu bersih dan jurdil tidak bisa diharapkan oleh publik. Hal konkrit yang dapat disorot publik hari ini adalah pencoblosan surat suara di luar jadwal yang terjadi di Taiwan,” jelas Hasnu.

Padahal, kata Hasnu, kalau mengacu amanat PKPU 25 Tahun 2023 bahwa pendistribusian surat suara di Taiwan itu baru berlangsung tanggal 2 sampai 11 januari.

“Hal ini aneh dan sistematis. Prosedur ditabrak, demokrasi dikebiri, dan konstitusi diacak-acak. Ini kecurangan paling nyata dalam proses pemilu di Indonesia,” ujar Hasnu.

Sebagai rakyat, jelas Hasnu, Bawaslu harus tegas dalam mengungkap kasus ini serta membongkar upaya busuk yang dilakukan oleh KPU dalam kontek manajemen pemilu dan pendistribusian logistik.

Kita harus sadar bahwa, lanjut Hasnu, Taiwan itu pemilih luar negeri terbesar kedua setelah Malaysia. Selain itu, Indonesia dan Taiwan bukan hubungan diplomatik. Komandan pengendali Pekerja Migran Indonesia (PMII) di Taiwan dibawah komando Menteri Perdangan Zulkifly Hasan Ketum PAN. Di mana PAN parpol pendukung Prabowo -Gibran dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Ini harus diungkap dan dibongkar oleh Bawaslu. Tidak boleh mandul dan kehilangan jenis kelamin dalam memberikan kepastian hukum terkait problem kejahatan demokrasi serius seperti saat ini.” Terang Hasnu

Divisi Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Bram AWK menambahkan bahwa apapun alasannya, pendistribusian surat suara di luar jadwal itu sangat fatal.

“Kejadian pendistribusian surat suara di luar jadwal itu sangat fatal. Apapun alasannya, kepatuhan terhadap hukum yg lebih utama dibanding melakukan upaya penyelewengan terhadap hukum.” Kata Bram

Selain itu, Bram menilai fenomena tersebut menunjukan supervisi KPU dan Bawaslu begitu lemah.

“Fenomena tersebut bukan hanya menunjukan supervisi KPU lemah, melainkan juga bawaslu. Mubazir itu semua agenda bimtek dan rapat2 koordinasi yg dianggaran cukup besar kalo hasilnya malah menciptakan penyelenggara yg melanggar ketentuan.” Tambah Bram

Menurutnya, cawe-cawe KPU dan Bawaslu harus disesaikan lalu beralih ke langkah yang strategis. KPU mengevaluasi sekaligus jika memungkinkan menghukum KPPLN dan Bawaslu fokus kepada pemeriksaan tindak pelanggarannya.

“Kondisi tersebut kian diperparah dengan dibuat bingungnya publik terhadap kriteria surat suara rusak akibat KPU dan BAWASLU berbeda penafsiran. Ini harus disudahi dan beralih ke langkah strategis selanjutnya, yakni KPU mengevaluasi sekaligus jika memungkinkan menghukum KPPLN dan Bawaslu fokus kepada pemeriksaan tindak pelanggarannya. Hal semacam ini seharusnya mudah untuk dieksekusi.” Jelasnya

Bram mengajak publik dan CSO harus fokus menyuarakan pelanggaran ini dan temuan pelanggaran lainnya. Sehingga, kerusakan pemilu tidak semakin parah terjadi.

Terakhir, dengan tegas PC PMII Jakarta Timur akan mendesak KPU dan Bawaslu untuk segera tuntaskan alokasi logistik pemilu dan manajemen pemilu yang buruk. Pungkas Rangga

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *